Kebijakan luar negeri

'Kebijakan luar negeri suatu negara,
yang juga disebut kebijakan
hubungan internasional , adalah
serangkaian sasaran yang menjelaskan
bagaimana suatu negara berinteraksi
dengan negara lain di bidang-bidang
ekonomi, politik, sosial, dan militer;
serta dalam tingkatan yang lebih
rendah juga mengenai bagaimana
negara berinteraksi dengan organisasi-
organisasi non-negara. Interaksi
tersebut dievaluasi dan dimonitor
dalam usaha untuk memaksimalkan
berbagai manfaat yang dapat diperoleh
dari kerjasama multilateral
internasional. Kebijakan luar negeri
dirancang untuk membantu melindungi
kepentingan nasional, keamanan
nasional, tujuan ideologis, dan
kemakmuran ekonomi suatu negara.
Hal ini dapat terjadi sebagai hasil dari
kerjasama secara damai dengan bangsa
lain, atau melalui eksploitasi.
Biasanya, tugas menciptakan kebijakan
luar negeri adalah wewenang kepala
pemerintahan dan menteri luar negeri
(atau jabatan yang setara). Di beberapa
negara, lembaga legislatif juga
memiliki hak pengawasan yang cukup.
Terdapat pengecualian, misalnya di
Perancis dan Finlandia, dimana kepala
negara adalah yang bertanggung-
jawab atas kebijakan luar negeri,
sementara kepala pemerintahan
bertanggung-jawab terutama pada hal
yang berkaitan dengan kebijakan
internal. Di Indonesia dan juga di
Amerika Serikat, kepala negara (yaitu
Presiden) juga berfungsi sebagai kepala
pemerintahan.